LSM AKGUS, BP3K-RI, dan DAD Demo di Kantor Bupati Kotabaru, Soroti Dugaan Perampasan Tanah dan Proyek Mangkrak

KOTABARU, SAIJAANNEWS – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Kaki Gunung Sebatung (AKGUS), BP3K-RI, dan Dewan Adat Dayak (DAD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Kotabaru, kawasan Sebelimbingan, Rabu (15/10/2025).

Aksi yang dimulai sejak pagi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai merugikan masyarakat, di antaranya dugaan perampasan tanah oleh perusahaan kelapa sawit dan pertambangan, mangkraknya pembangunan Jalan Tanjung Batu – Pudi, serta proyek jembatan gantung Gendang Timburu yang belum rampung hingga kini.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Kotabaru, tertulis bahwa kegiatan unjuk rasa ini juga bertujuan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Kotabaru terkait berbagai dugaan pelanggaran dan keterlambatan pembangunan infrastruktur publik di daerah.

Ketua LSM AKGUS, Hardiyandi, SH atau yang akrab disapa Bang Tungku, menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

“Ini sangat merugikan rakyat dalam berjalan maupun membangun ekonomi di sana,” tegas Bang Tungku di tengah orasi.

Karena Bupati Kotabaru sedang melaksanakan dinas luar kota, massa diterima oleh jajaran Pemerintah Daerah yang diwakili Zainal Arifin selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Selamat Riyadi selaku Asisten III, serta Ahmad Junaidi selaku Kepala Dinas Perkimtan.

Dalam pernyataannya, Zainal Arifin menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung tertib dan damai.

 “Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat atas penyampaian aspirasinya pada hari ini. Pemerintah daerah menyambut baik masukan ini dan akan meneruskannya kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana harapan masyarakat,” ujarnya.

Aksi damai ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Kotabaru. Para peserta aksi membawa spanduk, pengeras suara, serta simbol-simbol perlawanan terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan sosial di daerah.

Mereka juga menyerahkan sejumlah atribut, termasuk tahu,simbol ini dimaksudkan agar Bupati Kotabaru “tahu” terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, terutama masalah lahan, korupsi, dan proyek infrastruktur yang belum terselesaikan.

Massa berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan mereka, khususnya terkait penyelesaian proyek infrastruktur dan dugaan perampasan tanah yang merugikan masyarakat